Di berbagai belahan dunia hak pekerja memang sering menjadi hal yang krusial. Tidak berbeda dengan negara kita. Buruh menjadi sebuah kata yang terus berputar dan berakhir pada kata terpinggirkan. Bagaimana tidak.
Di kancah politik dan ekonomi kita buruh selalu diidentikkan dengan faktor instabilitas, anarkisme, dan kambing hitam kinerja perusahaan. Perubahan nasib buruh seakan tidak menentu. Apalagi dengan adanya krisis global yang sudah terasa di Indonesia.
Meskipun tercatat di pemilihan umum (pemilu) kemarin ada dua partai yang berplatformkan buruh dan banyak aktivis buruh yang merapat ke partai politik. Pada kenyataannya hasilnya belum cukup menggembirakan dan belum bisa menaikkan bendera isu utama buruh bernama kesejahteraan.
Pengkelasan dan perbedaan buruh memang masih diwarnai mitos paham Sosialisme dan Komunisme. Hal yang belum bisa dilepaskan dari pengalaman represif dan marjinalisasi buruh oleh rezim Orde Baru. Suatu anggapan yang harus dihilangkan detik ini juga. Bagaimana tidak.
Esensi buruh sendiri hanya diidentikkan dengan pekerja menengah ke bawah di industri. Padahal dalam kenyataannya orang yang bekerja kepada pemilik modal tetap dinamakan buruh.
Apakah itu dengan bahasa karyawan atau pegawai lainnya karena kemudian terjadi perbedaan perlakuan dan harga yang dinilai oleh upah kerja dan perlakuan itu lebih disebabkan oleh ketidakberpihakan sistem terhadap buruh.
Delegitimasi peran buruh banyak dirasakan dengan diberlakukannya UU No 13 Tahun 2003. Peran outsourching semakin meminggirkan peran buruh yang tidak mempunyai skill dan bargaining yang kuat meskipun memang kompetensilah yang akhirnya dibutuhkan dalam kondisi seperti ini. Dalam memperjuangkan hak dan kewajibannya buruh memang menolak pengkelasan.
Pengkerdilan perjuangan kaum buruh sudah semestinya tidak lagi terjadi. Buruh sekarang harus benar-benar dihayati sebagai perjuangan kita bersama. Slamat Hari Buruh ....
Tidak ada komentar:
Posting Komentar